KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat
menyelesaikan makalah tentang Pemanfaatan Plastik Sebagai Barang Berguna ini
dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya.Dan juga kami berterima kasih
kepada Immi Fiska Tarigan dan kerabat kami yang telah membantu menyelesaikan
makalah kami mengenai “Permasalahan Ekonomi 5 tahun terakhir”
Sebagai upaya untuk
mencapai tujuan pembelajaran ekonomi, maka makalah ini disusun sesuai dengan
satuan acara perkuliahan (SAP).Oleh karena itu semoga makalah ini dapat
memberikan pengetahuan dan pengembangan wawasan mahasiswa/i dalam memahami ilmu
ekonomi.
Kami menghaturkan terima
kasih kepada para penulis yang telah menyelesaikan makalah ini tepat pada
waktunya.Semoga makalah ini dapat memberi manfaat untuk kita semua.Kami
mengharapkan dapat menggunakan makalah ini dengan sebaik baiknya. Segala kritik
dan saran kami harapkan dan kami terima dan akan dijadikan masukan yang
berharga untuk perbaikan makalah kami selanjutnya, kami mengucapkan terima
kasih.
Bekasi, 30 Mei 2015
DAFTAR ISI
Kata Pengantar...........................................................................................................................ii
Daftar
Isi...................................................................................................................................iii
BAB 1
Pendahuluan...............................................................................................................................1
1.1
Latar
Belakang.......................................................................................................1
1.2
Rumusan
Masalah................................................................................................2
1.3
Tujuan....................................................................................................................2
BAB 2
Pembahasan............................................................................................................................3
2.1 Yang terjadi saat masa
Pemerintahan SBY ( 5 tahun terakhir ).......................3
2.2 Dampak terhadap masyarakat
Indonesia………...................................................8
2.3.Kebijakan apa saja yang di terapkan SBY......................................................12
BAB 3
Penutup...................................................................................................................................25
3.1
Kesimpulan...........................................................................................................25
3.2
Saran.....................................................................................................................25
Daftar
Pustaka.......................................................................................................................26
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kondisi
perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang
sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring
pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga
2009.Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh
krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian
Indonesia akan terus bertambah baik, tapi harus disesuaikan dengan kondisi
global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi
pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan
mampu bertahan. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif
terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia.Pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis
terhadap kebuntuan tersebut.Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di
Indonesia.Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang
tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di
Indonesia.
Salah
satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya
kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan
pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir
membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.
Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan
makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara
menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan
kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat,
masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
1.2
Rumusan Masalah
1.
Apa yang terjadipada perekonomian di era SBY?
2.
Apa dampak bagi masyarakat Indonesia?
3.
Kebijakan apa saja yang diterapkan?
1.3
Tujuan Pembahasan
Diharapkan
supaya pembaca dapat mengerti dan memahami pembahasan inti dari seluruh masalah
yang ada di dalam makalah ini.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Terjadinya
permasalahan dan kesuksesan ekonomi era SBY
1.
Permasalahan
ekonomi era SBY
a.
Tingkat
Inflasi Naik
Secara umum
setiap tahun inflasi akan naik. Namun, pemerintah akan dikatakan berhasil
secara makro ekonomi jika tingkat inflasi dibawah angka pertumbuhan ekonomi.
Dan faktanya adalah inflasi selama 4 tahun 2 kali lebih besar dari
pertumbuhan ekonomi.
b. Pembangunan
Ekonomi
Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya sangat
memperihatinkan karena tidak tampak strategi yang bisa membuat perekonomian
Indonesia kembali bergairah.Angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi.
c. Bencana
Alam
Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi
berjalan lambat dan sangat tidak profesional.Bisa dipahami bahwa bencana datang
tidak diundang dan terjadi begitu cepat sehingga korban kematian dan materi
tidak terhindarkan. Satu-satunya unit pemerintah yang tampak efisien adalah
Badan Sar Nasional yang saat inipun terlihat kedodoran karena sumber daya yang
terbatas. Sementara itu, pembentukan komisi dll hanya menjadi pemborosan yang luar
biasa.
d. Kepercayaan
masyarakat terhadap sosok SBY dan JK
Masalah
kepemimpinan SBY dan JK yang sangat memperihatinkan.SBY yang ‘sok’ kalem dan
berwibawadikhawatirkan berhati pengecut dan selalu cari aman, sedangkan JK yang
sok profesional dikhawatirkan penuh tipu muslihat dan agenda kepentingan
kelompok.Rakyat Indonesia sudah melihat dan memahami hal tersebut.Selain itu,
ketidakkompakan anggota kabinet menjadi nilai negatif yang besar.
e. Politik dan
Keamanan
Masalah politik dan keamanan cukup stabil dan tampak
konsolidasi demokrasi dan keberhasilan pilkada Aceh menjadi catatan
prestasi.Namun, potensi demokrasi ini belum menghasilkan sistem yang pro-rakyat
dan mampu memajukan kesejahteraan bangsa Indonesia.Tetapi malah mengubah arah
demokrasi bukan untuk rakyat melainkan untuk kekuatan kelompok.
f. Korupsi
Masalah korupsi. Mulai dari dasar hukumnya sampai
proses peradilan, terjadi perdebatan yang semakin mempersulit pembersihan
Republik Indonesia dari koruptor-koruptor perampok kekayaan bangsa Indonesia. Misalnya
pernyataan JK yang menganggap upaya pemberantasan korupsi mulai terasa
menghambat pembangunan.
g. Kepercayaan
Pihak Asing
Masalah
politik luar negeri.Indonesia terjebak dalam politk luar negeri ‘Pahlawan
Kesiangan’.Dalam kasus NuklirKorea Utara dan dalam kasus-kasus di Timur Tengah,
utusan khusus tidak melakukan apa-apa.Indonesia juga sangat sulit bergerak
diantara kepentingan Arab Saudi dan Iran.Selain itu, ikut serta dalam masalah
Irak jelas merupakan dikte Amerika Serikat yang diamini oleh korps Deplu. Juga
desakan peranan Indonesia dalam urusan dalam negeri Myanmar akan semakin
menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Singkatnya, Indonesia bukan lagi
negara yang bebas dan aktif karena lebih condong ke Amerika Serikat.
h. Pelunasan
hutang Luar negeri (IMF)
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia
melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak
lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun
wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya
laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan
jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi
39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal,
antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat
kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector
riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi
pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja
Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu
sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain
pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif
2.
Kesuksesan ekonomi
era SBY
a.
Pertumbuhan
ekonomi yang pesat
Ekonomi terus tumbuh
dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini, antara
lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus
membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor,
investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.
b. Kesejahteraan masyakat yang semakin meningkat
Sejumlah indikator
kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan penilaian
pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang lain di
bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita.
c. Pemeberantasan korupsi, narkoba, dan terorisme
Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah
prestasi.Begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba.
d. Perbaikan investasi
Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah.
Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah
mengalami kemajuan.
e. Penekanan angka kemiskinan dan pengangguran
Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan
gejolak perekonomian Indonesia.Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan
memiliki rencana darurat.“Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa
kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak
perekonomian dunia.Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak
punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah
bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.
f. Pencetakan rekor baru ekonomi di Indonesia
Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam
sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima
tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS,
sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga
Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia, naik 46 perssen.Pendapatan domestik
bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
g. Pengembangan Koperasi dan usaha kecil
Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah,
termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja
dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis
(7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6
persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan
membaiknya kondisi perekonomian.
h. Peran Indonesia yang semakin kuat di dunia
Internasional
Indonesia makin
berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam
mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit,
ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam
menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan
iklim,” tegas Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden
SBY (presidensby.info)
2.2
Dampak
pada masyarakat Indonesia
Dari semua yang terjadi pada masa pemerintahan SBY,
masyarakat Indonesia dapat merasakan semua yang telah dilakukan oleh Presiden
SBY, berikut adalah berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia:
1.
Tantangan Global
Masih
teringat jelas, sepanjang tahun 2011, isu krisis utang dan defisit anggaran
akut di Yunani membuat goncangan-goncangan ekonomi terutama di pasar keuangan
global, termasuk di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara yang
tergabung dalam Uni Eropa (UE), dan khususnya 15 negara pengguna mata uang
euro, ternyata tidak berhasil mengembalikan keyakinan investor, bahkan
pesimisme menguat bahwa krisis UE akan memakan waktu yangg lama.
UE
menghadapi problem fiskal yang berat dengan defisit anggaran rata-rata tercatat
6,4 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang terhadap PDB
sebesar 80 persen. Tidak hanya UE dijerat oleh krisis fiskal, problem anggaran
di Amerika Serikat (AS) juga sangat akut. Dengan defisit anggaran sebesar 1,3
triliun dollar AS atau sekitar 8,6 persen dari perkiraan PDB 2011 dan besarnya
utang pemerintah yang mencapai 15,6 triliun dollar AS atau sekitar 90 persen
dari PDB. Krisis fiskal membuat AS kehilangan peringkat tertingginya AAA selama
70 tahun menjadi AA+ pada 3 Agustus 2011 lalu.
Dalam
perkembangan belakangan ini ekonomi AS mulai menunjukkan perbaikan terutama
dengan semakin membaiknya keyakinan konsumen dan turunnya tingkat penggangguran
menjadi 8,5 persen pada Desember 2011. Harapan juga muncul dari UE seiring
dengan semangat untuk melakukan konsolidasi fiskal disertai injeksi likuiditas
dalam bentuk pinjaman dari Bank Sentral Eropa (ECB) kepada perbankan di UE
dengan bunga hanya 1 persen dan tenor 3 tahun.
ECB
dikabarkan masih akan menambah jumlah pinjaman tersebut hingga mencapai 1
triliun euro. Tambahan likuiditas dalam jumlah yang cukup masif ini juga
memberi peluang mengalirnya dana UE tersebut ke emerging market Asia, termasuk
ke Indonesia. Apalagi disaat yang sama, kondisi ekonomi Indonesia mempunyai
kekuatan pasar domestik yang disertai dengan peningkatan daya beli masyarakat.
2.
Tantangan domestic
Struktur
demografi Indonesia menjadi daya dukung pasar domestik terrsebut. Jumlah
penduduk dengan kategori kelas menengah – menurut Bank Dunia adalah penduduk
dengan pengeluaran antara 2 dan 20 dollar AS per hari – meningkat sebanyak 50
juta antara tahun 2003-2010.
Selain
dukungan demografi, kinerja makro Indonesia tercatat solid menguat.Ketika
pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan hingga negatif (resesi), bersama
Cina dan India – ekonomi Indonesia tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi semakin
solid di tahun 2010 yang mencapai 5,9 persen yoy, dan 6,5 persen yoy pada tahun
2011. Disaat yang sama, angka inflasi turun, cadangan devisa terus bertambah
menembus diatas 100 miliar dollar AS.
Selain
itu, ekonomi Indonesia juga didukung oleh sistem keuangan yang relatif stabil.Indeks
stabilitas keuangan tercatat semakin rendah. Hasil perhitungan BI mencatat
indeks stabilisasi sebesar 1,68 pada Oktober 2011, turun dari 2,43 pada krisis
2008. Di pasar keuangan, Indonesia berpotensi menjadi primadona investasi tahun
2012, terlebih lagi Fitch pada 15 Desember 2011 lalu menetapkan Indonesia masuk
dalam kategori peringkat investasi.
Tantangan
ekonomi Indonesia di tahun 2012 justru berasal dari sektor riil didalam
negeri.Pasar domestik yang kuat bisa menjadi relokasi pasar domestik sementara
waktu.Tentunya pasar domestik Indonesia juga menjadi incaran pasar impor
terutama dari negara-negara Asia akibat mitra dagang mereka di UE melemah.Akses
ke perbankan yang tidak cukup mudah disertai bunga kredit yang mahal, biaya
logistik yang tinggi karena terbatasnya konektivitas dan tentu saja
infrastruktur yang tidak memadai dan masalah akut korupsi.
Pada
saat yang sama pemerintah mulai 1 April mendatang akan menaikkan tarif dasar
listrik (TDL) rata-rata sebesar 10 persen dan akan melarang mobil plat hitam
menggunakan premium subsidi. Menurut pemerintah, kedua komponen tersebut
diperkirakan akan menambah inflasi sebesar 0,8 persen. Namun kami perkirakan
dampak totalnya memberikan tambahan inflasi hingga 2 persen. Ekspektasi
kenaikan inflasi ini akan membuat ekspektasi kenaikan suku bunga. Faktor-faktor
tersebut membuat daya saing produk domestik kalah dibandingkan produk impor
terutama untuk barang konsumsi.
Akankah
produk Indonesia bisa bersaing di pasar sendiri ditengah kemungkinan gempuran
produk-produk impor yang lebih murah ditengah kendala yang ada?Kuncinya adalah
kredibilitas pemerintah.Rencana pemerintah membangun berbagai proyek
infrastuktur harus terealisasi dan pemerintah perlu melakukan terobosan
kebijakan dalam jangka pendek.
Saatnya
pemerintah juga agresif disisi fiskal, memastikan serapan anggaran yang
maksimal sehingga peran pemerintah mendorong pertumbuhan yang bisa
mengkompensasi kemungkinan perlambatan dorongan ekonomi dari penerimaan
ekspor.Intinya adalah bagaimana membuat pasar domestik menjadi kekuatan ekonomi
Indonesia ditengah berbagai risiko global saat ini.
2.3
Kebijakan yang diterapkan oleh SBY
Dari semua permasalahan dan kesuksesan yang terjadi
ada kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang
sangat berdampak kepada masyarakat sebagai berikut :
1.
Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari
keseluruhan APBN.
Peran pemerintah sangat penting dalam upaya
pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, karena pendidikan
merupakan barang publik atau sebagai hak-hak sosial yang dijamin oleh
pemerintah. Upaya ini tidak bisa diharapkan akan disediakan sepenuhnya oleh sektor
swasta mengingat biaya penyediaan pendidikan yang besar dan tidak menghasilkan
keuntungan yang seketika. Pemerintah menjamin hak atas setiap warga negara
untuk mendapatkan pendidikan, hal ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2,
3, dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti
pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan
dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Melalui instrumen
kebijakan yaitu kebijakan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor
pendidikan. Sektor pendidikan pada dasarnya adalah anggaran fungsi pendidikan.
2.
Konversi minyak tanah ke gas.
Meski awalnya banyak yang menyangsikan akan berhasil,
konversi Minyak Tanah ke LPG menjadi fenomena penting program konversi energi
di Indonesia. Apalagi, keberhasilan mengubah kebiasaan masyarakat yang turun
termurun dari generasi ke generasi menggunakan Minyak Tanah beralih ke LPG bukan sekadar persoalan teknis, namun juga
sarat dengan aspek sosial dan budaya.
Sebenarnya, tujuan utama konversi Minyak Tanah ke
LPG untuk mengurangi subsidi. Maklum, Minyak Tanah, yang biaya produksinya
setara dengan Avtur, selama ini dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat
berpenghasilan rendah yang terkonsentrasi di perdesaan. Sehingga pemerintah
memberikan subsidi harga.Kebijakan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini
cukup membebani keuangan negara.
Konsumsi Minyak Tanah sebelum dilakukan konversi
mencapai kisaran 12 juta Kilo Liter (KL) setiap tahun.Ketika itu, besaran
subsidi mencapai sekitar Rp 25 triliun.Angka ini berubah sesuai dengan basis
asumsi harga minyak mentah dunia maupun volume. Dari jumlah volume sebesar itu
profil pengguna Minyak Tanah adalah sekitar 10 persen golongan sangat miskin,
10 persen golongan miskin, 50 persen golongan menengah dan 20 persen golongan
mampu.
Melihat profil pengguna tersebut, sangat jelas bahwa
pemberian subsidi Minyak Tanah memang tidak seluruhnya tepat sasaran.Kelompok
masyarakat menengah maupun mampu masih banyak yang mengkonsumsi Minyak Tanah
bersubsidi dengan beragam alasan.Oleh sebab itu program konversi yang diikuti
dengan pengurangan volume Minyak Tanah bersubsidi ditujukan untuk memperbaiki
distribusi agar lebih tepat sasaran.
LPG menjadi
pilihan pengganti Minyak Tanah. Alasan terpenting adalah biaya produksi LPG
lebih murah dibanding Minyak Tanah.Biaya produksi Minyak Tanah tanpa subsidi
adalah sekitar Rp 6.700/liter.Jika dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter.Untuk satu
satuan setara Minyak Tanah, biaya produksi LPG tanpa subsidi adalah Rp
4.200/liter.Sedang LPG dengan subsidi adalah Rp 2.500/liter.Pemanfaatan LPG
jelas mengurangi konsumsi subsidi Minyak Tanah.
Selain biaya produksi lebih murah, untuk satu satuan
yang sama kalori LPG juga lebih tinggi dibanding Minyak Tanah. Sehingga biaya
pemakaian LPG untuk keperluan memasak, misalnya, lebih murah. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Laboratorium Energi Universitas Trisakti
menghasilkan biaya merebus air 5 liter adalah Rp 11,6/menit untuk LPG dan Rp
13,8/menit untuk Minyak Tanah.
Program konversi Minyak Tanah ke LPG memiliki
sasaran atau target sekitar 40 juta Kepala Keluarga (KK) miskin yang tersebar
di seluruh Indonesia. Untuk keperluan ini dibutuhkan sebanyak 40 juta kompor
LPG beserta asesorisnya serta 100 juta tabung LPG 3 Kg. Pada pelaksanaan
program, telah dibagikan sejumlah paket perdana secara gratis kepada para
keluarga miskin yang terdiri kompor LPG dan asesoris serta tabung LPG 3 Kg.
Sejak mulai dilaksanakan tahun 2007 hingga menjelang
akhir 2010 telah dibagikan paket perdana sebanyak 44.675.000 ke seluruh wilayah
Indonesia atau lebih dari 100 persen dari target. Sebanyak 3.793.000 Metrik Ton
(MT) LPG telah dikonsumsi masyarakat sasaran.Sedang Minyak Tanah yang ditarik
mencapai 11.317.000 KL. Penghematan yang berhasil dilakukan mencapai sebesar Rp
19,34 Triliun.
Selain penghematan keuangan negara dalam APBN,
pelaksanaan konversi Minyak Tanah ke LPG juga membawa dampak bergulir dalam
kegiatan ekonomi masyarakat.Pengadaan lebih dari 44 juta kompor LPG telah
mendorong bangkitnya industri kompor LPG di dalam negeri.Saat ini sudah
beroperasi sebanyak 34 pabrik kompor LPG dengan kapasitas mencapai sekitar 55
juta unit setiap tahun.
Pabrikan asesoris juga berkembang seiring dengan
kebutuhan pengoperasian kompor LPG oleh konsumen.Saat ini serta 21 pabrik katub
tabung (valve), selang dan regulator dengan berbagai merek di berbagai wilayah
di Indonesia. Produksi katub tabung mencapai sekitar 25 juta setiap tahun,
regulator mencapai sekitar 45 juta setiap tahun dan selang karet mencapai
sekitar 80 juta per tahun.
Kebutuhan sekitar 100 juta tabung LPG ukuran 3 Kg
juga telah mendorong bekembangnya pabrikan di dalam negeri.Saat ini setidaknya
sudah beroperasi sekitar 73 pabrik tabung LPG dengan kapasitas mencapai sekitar
75 juta/tahun. Kebutuhan akan tabung LPG juga mendorong berkembangnya produksi
industri lembaran baja sebagai bahan baku. Jumlah sebesar ini diprediksi masih
akan bertambah guna memenuhi kebutuhan stock dan rolling.
Tumbuhnya industri penunjang konversi Minyak Tanah
ke LPG tersebut telah menyerap sedikitnya sekitar 100 ribu tenaga kerja
langsung.Diprediksi jumlah tenaga kerja tidak langsung yang terserap lebih
banyak lagi dengan berkembangnya industri ini.Terlebih lagi, nilai investasi
langsung yang telah ditanamkan untuk pengembangan industri ini mencapai kisaran
Rp 3 Triliun. Jika mempertimbangkan investasi tidak langsung nilainya akan
lebih besar lagi.
Dinamika berkembangnya kegiatan industri kompor LPG
beserta asesoris maupun tabung LPG diprediksi masih akan terus berlanjut
diwaktu-waktu mendatang. Kebiasaan masyarakat menggunakan LPG sebagai bahan
bakar merupakan pasar utama industri ini.Selain para pabrikan, berkembangan
industri ini juga mendorong tumbuhnya jasa perdagangan maupun usaha
perbengkelan di bidang kompor LPG beseta asesoris.
Nilai yang muncul dari rantai ekonomi kegiatan
industri peralatan LPG untuk rumah tangga tergolong tidak kecil. Diprediksi
triliunan rupiah akan berputar dalam bisnis ini. Selain itu juga membuka ribuan
kesempatan kerja, baik bagi para tenaga kerja berketrampilan khusus maupun
terciptanya usaha distributor atau penjualan produk industri ini.Bahkan, juga
terbuka peluang merambah pasar luar negeri apabila kualitas produk dan harga
bisa bersaing.
Aktivitas ekonomi juga terjadi dalam jalur
distribusi LPG.Sejak dari lapangan produksi ataupun impor hingga
konsumen.Selain berupa pembangunan infrastruktur, termasuk kapal pengangkut,
juga memacu investasi bidang pengangkutan, stasiun pengisian, penyaluran dan
pemeliharaan (SPPBE/SPBE).Rantai distribusi juga membuka peluang usaha berupa
pembukaan Agen, Sub Agen dan pangkalan/penyalur.
Bahkan saat ini, di jalur paling ujung sebelum
konsumen juga berkembang usaha penjualan LPG 3 Kg eceran.Baik oleh toko
kelontong maupun pedagang dorongan khusus LPG 3 Kg. Besar kemungkinan ini
dilakukan oleh para pedagang dorongan atau pedagang keliling yang sebelumnya
menjajakan Minyak Tanah.Betapapun, kegiatan ini telah menjadi nilai tambah ekonomi
dalam rantai penyaluran LPG 3 Kg.
Kalori yang lebih tinggi dibanding Minyak Tanah,
membuat para pedagang kecil yang beralih menggunakan LPG juga mengaku lebih
besar keuntungannya mencapai sekitar 10 persen hingga 15 persen.Setidaknya,
untuk jumlah biaya pengeluaran pengadaan bahan bakar sebesar setara Minyak
Tanah, penggunaan LPG memberikan efisiensi produksi yang lebih
tinggi.Penghematan serupa juga dirasakan oleh para konsumen rumah tangga,
berupa pengeluaran untuk biaya bahan bakar rumah tangga.
3.
Pembayaran utang secara bertahap kepada badan PBB.
Hutang Luar Negri yang dimiliki Indonesia masi
realatif besar, oleh karena itu Presiden SBY mengambil kebijakan untuk membayar
hutang tersebut secara bertahap kepada badan PBB.
4.
Buy back
saham BUMN
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono memerintahkan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
melakukan buyback saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).Kebijakan itu
diperlukan untuk mestabilkan pasar yang terpukul akibat berpindahnya dana-dana
asing yang berdampak pada anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan.“Penurunan IHSG
saat ini menjadi peluang bagi BUMN kita untuk masuk ke pasar,” kata kata Staf
Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Jakarta, Kamis
(22/8).Dia mengatakan, belum lama ini Presiden telah melakukan pertemuan dengan
kalangan dunia usaha, termasuk kalangan industri dan sejumlah pimpinan BUMN
terkait rencana pembelian kembali saham BUMN.“ Selain itu, pengelolaan valas di
sejumlah BUMN kita yang selama ini memerlukan dolar AS untuk kegiatan usaha,
terutama Pertamina, ini juga sedang dilakukan komunikasi dan koordinasi
intensif,”.
5.
Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat
kecil.
Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam tahun
2006 secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor,
serta revitalisasi pertanian dan perdesaan, yang menjadi prioritas pembangunan
nasional dalam tahun 2006. Dalam kerangka itu, pengembangan usaha kecil dan menengah
(UKM) diarahkan agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan
kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing, sementara itu
pengembangan usaha skala mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam
peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di sektor
pertanian dan perdesaan.
Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan
kemiskinan dan kesenjangan, dilakukan penyediaan dukungan dan kemudahan untuk
pengembangan usaha ekonomi produktif berskala mikro/informal, terutama di
kalangan keluarga miskin dan/atau di daerah tertinggal dan kantong-kantong
kemiskinan.Pengembangan usaha skala mikro tersebut diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, serta sekaligus meningkatkan
kepastian dan perlindungan usahanya, sehingga menjadi unit usaha yang lebih
mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing.
Pemberdayaan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk
mendukung penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, antara lain
melalui peningkatan kepastian berusaha dan kepastian hukum, pengembangan sistem
insentif untuk menumbuhkan wirausaha baru berbasis teknologi dan/atau
berorientasi ekspor, serta peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor bagi
produk-produk koperasi dan UKM. Dalam rangka itu, UKM perlu diberi kemudahan
dalam formalisasi dan perijinan usaha, antara lain dengan mengembangkan pola
pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan.
Di samping itu dikembangkan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di
kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan
penyuluhan, serta kemitraan usaha.
UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di
sektor pertanian dan perdesaan adalah salah satu komponen dalam sistem pembangunan
pertanian dan perdesaan.Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan UMKM di sektor
pertanian dan perdesaan harus sejalan dengan dan mendukung kebijakan
pembangunan pertanian dan perdesaan. Untuk itu, UMKM di perdesaan diberikan
kesempatan berusaha yang seluas-luasnya dan dijamin kepastian usahanya dengan
memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi, serta diperluas aksesnya kepada
sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan usaha dan potensi
sumberdaya lokal yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi
usaha agribisnis serta mengembangkan ragam produk unggulannya.Upaya ini
didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan.
6.
Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di
Indonesia.
Pemerintah Indonesia akan mempermudah persyaratan
investasi asing. Kemudahan dalam berinvestasi ini akan mulai diterapkan pada
April 2015. Kemudahan tersebut, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Franky Sibarani, mencakup empat aspek, yaitu jumlah tenaga kerja,
tingkat komponen dalam negeri, ekspor atau reduce impor, dan nilai investasi.
Franky mengakui, selama ini Indonesia cenderung agak ketat dan detail dalam
menerapkan persyaratan untuk investasi asing."Ada dua hal yang kami
lakukan, yakni dalam soal pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan
insentif," kata Franky, di Tokyo, Jepang, Senin (23/3).Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan
insentif kepada investor asing.Langkah itu untuk mendorong daya saing Indonesia
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Wakil Ketua Umum Kadin Bidang
Pemberdayaan Daerah Tertinggal/Bulog Natsir Mansyur mengatakan, untuk menangkap
investasi dalam situasi Indonesia sekarang, pemerintah harus memberikan
insentif tak hanya kepada investor asing, namun juga investor dalam negeri.
"Dalam rangka MEA, daya saing kita kurang kuat sehingga setiap negara
menjanjikan insentif yang menarik, terutama insentif nonfiskal," kata
Natsir kepada Republika, Senin (23/3).Untuk menarik investasi lebih banyak,
lanjutnya, pemerintah diminta memberikan kemudahan-kemudahan investasi bagi
investor.Sebab, dalam pasar MEA, negara anggota ASEAN saling berebut
investor.Sehingga, pemerintah dinilai perlu memberikan insentif yang lebih
menarik.Saat disinggung soal kemudahan bagi investor asing yang dikhawatirkan
berdampak bagi pengusaha lokal, Natsir menepis anggapan tersebut.Menurutnya,
insentif harus diberikan bagi semua investor untuk memperkuat daya saing
bangsa."Mau lokal atau asing sama saja,".
7.
Meningkatkan sektor pariswisata dengan mencanangkan
“Visit Indonesia 2008″.
VISITINDONESIA.travel mengumpulkan informasi pribadi
sewaktu Anda mendaftar ke VISITINDONESIA.travel, sewaktu Anda menggunakan
produk atau layanan VISITINDONESIA.travel, sewaktu Anda mengunjungi halaman VISITINDONESIA.travel
atau halaman-halaman para mitra tertentu dari VISITINDONESIA.travel, dan
sewaktu Anda memasukkan promosi atau sweepstake. VISITINDONESIA.travel dapat
menggabung informasi mengenai Anda yang kami miliki dengan informasi yang kami
dapatkan dari para mitra usaha atau perusahaan-perusahaan lain.
Sewaktu Anda mendaftar, kami meminta informasi
seperti nama, alamat e-mail, tanggal lahir, jenis kelamin, kode POS, jabatan,
industri dan apa yang Anda sukai secara pribadi. Untuk produk dan layanan
keuangan tertentu, kami mungkin juga menanyakan alamat, nomor Jaminan Sosial
Anda serta informasi mengenai aset Anda. Sewaktu Anda mendaftar ke
VISITINDONESIA.travel dan sign in ke layanan kami, Anda bukannya tanpa nama di
pandangan kami.
VISITINDONESIA.travel mengumpulkan informasi
mengenai transaksi Anda dengan kami dan dengan sebagian dari para mitra usaha
kami, termasuk informasi mengenai penggunaan Anda atas produk dan layanan
keuangan yang kami tawarkan.
VISITINDONESIA.travel dengan sendirinya menerima dan
mencatat informasi dari komputer dan browser Anda, termasuk alamat IP,
informasi cookie VISITINDONESIA.travel, atribut piranti lunak dan piranti
keras, serta halaman yang Anda minta.
VISITINDONESIA.travel menggunakan informasi untuk
tujuan umum berikut: untuk menyesuaikan iklan dan konten yang Anda saksikan,
memenuhi permintaan Anda akan produk dan layanan, meningkatkan layanan kami,
menghubungi Anda, melakukan penelitian, dan menyediakan pelaporan tanpa
mencantumkan nama untuk klien interen dan luar.
8.
Pemberian bibit unggul pada petani.
Salah satu upaya pencapaian sasaran produksi tanaman
pangan adalah melalui peningkatan produktivitas, diantaranya dengan pengggunaan
benih varietas unggul bersertifikat.Hal ini sangat terkait dengan penggunaan
benih varietas unggul bermutu.Penggunaan benih unggul bermutu yang dibarengi
dengan penerapan teknologi yang tepat telah terbukti memberikan kontribusi
dalam peningkatan produktivitas dan produksi tanaman pangan.
Dalam mendukung program peningkatan produktivitas pertanian,
sebelumnya Kementan melakukan dua langkah strategis, yakni pemberian bantuan
benih gratis dan subsidi.Namun dalam perjalanannya, pemerintah menemukan
beberapa kendala dalam program bantuan benih gratis baik dari segi varietas dan
ketepatan waktu.Sehingga pola bantuan benih dari Bantuan Langsung Benih Unggul
(BLBU) menjadi pola subsidi.Oleh karena itu untuk tahun 2013 pemerintah lebih
memfokuskan pada pemberian subsidi benih kepada petani.
Benih bersubsidi bertujuan untuk menyediakan benih
varieatas unggul bersertifikat padi, jagung, dan kedelai dengan mutu yang
terjamin untuk kebutuhan benih dalam rangka pelaksanaan program pembangunan
tanaman pangan (SL-PTT dan diluar SL-PTT), serta membantu petani dari sisi
pembiayaan permodalan khususnya berkurangnya biaya untuk pembelian benih,
sehingga bebannya lebih ringan. Pola pelaksanaan subsidi benih ini adalah “Pola
Tertutup”, dimana benih bersubsidi tidak dijual di pasar bebas (kios), tetapi
disalurkan langsung ke kelompok tani yang telah mengusulkan akan membeli benih.
Besaran harga benih (HB) bersubsidi, subsidi benih
dan harga eceran tertinggi (HET) benih bersubsidi ditetapkan oleh Menteri
Pertanian. Harga Benih (HB) bersubsidi sampai tingkat kelompok tani untuk
masing-masing komoditas adalah sebagai berikut : padi inbrida (lahan
sawah/lahan rawa/lahan kering/lahan pasang surut/lahan lebak) sebesar Rp.
8.200,-/kg, padi hibrida sebesar Rp. 53.889,-/kg, jagung komposit sebesar
Rp.10.435,-/kg, jagung hibrida sebesar Rp. 37.700,-/kg, dan kedelai sebesar Rp.13.125,-/kg.
Arahan dan sosialisasi mengenai subsidi benih ini
disampaikan dalam pertemuan “Sosialisasi Subsidi Benih Tahun Anggaran 2013” di
Hotel Horison Semarang (31/1-2/2), hadir pada kesempatan tersebut Ir. Udhoro
Kasih Anggororo, MS (Direktur Jenderal Tanaman Pangan), Pejabat Eselon II
Lingkup Direktorat Jenderal TP, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa tengah,
Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero), Direksi PT Pertani (Persero), Kepala
Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian Provinsi seluruh Indonesia,
Kepala BPSBTPH Provinsi seluruh Indonesia, Kepala Kantor Regional/Kantor
Wilayah PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani seluruh Indonesi
Rencana pengadaan dan penyaluran subsidi benih TA
2013 meliputi padi inbrida sebanyak 120.000.000 kg (untuk SLPTT sebanyak
110.625.000 kg dan di luar SLPTT sebanyak 9.375.000 kg), (2) padi hibrida
sebanyak 7.500.000 kg (untuk SLPTT sebanyak 3.000.000 kg dan di luar SLPTT
sebanyak 4.500.000 kg), (3) jagung komposit sebanyak 2.000.000 kg (untuk SLPTT
sebanyak 1.142.500 kg dan di luar SLPTT sebanyak 857.500 kg), (4) jagung
hibrida sebanyak 7.500.000 kg (untuk SLPTT sebanyak 3.214.500 kg dan di luar
SLPTT sebanyak 4.285.500 kg) dan (5) kedelai sebanyak 15.000.000 kg (untuk
SLPTT sebanyak 18.200.000 kg masih kekurangan benih sebanyak 3.200.000 kg).
9.
Pemberantasan
korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
Pertama, konsolidasi pemerintahan;Kedua, mempelajari
dan me-review sejumlah kebijakan penting;mis : fiscal , perindustrian, Aceh,
teorisme, dll.Ketiga, menetapkan aturan main dan kode etik bagi seluruh jajaran
eksekutif, baik di pusat maupun di daerah;.Keempat, melakukan terapi kejut
,me-nusakambang-kan koruptor Kelima , kunjungan keempat institusi penegak
hukum, Kejagung, Mabes Polri, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.Keenam ,
Penanganan pemulangan TkI dari Malaysia;Ketujuh, Mencari solusi berbagai
permasalahan ; tingginya harga minyak yang membebani APBN, penyelesaian kasus
Karaha Bodas;serta penyesuaian dalam praktek kenegaraan karena adanya perubahan
konsitusi.Kedelapan, masalah hukum dan keadilan.Masyarakat menginginkan wajah
hukum di negeri ini dirombak total. Tidak ada jalan pintas untuk mereformasi
masalah hukum yang teramat komplek;Kesembilan, Penegakan hukum adalah
Pemberantasan KKN,pencegahan dan penindakan pelanggaran HAM berat ,
pemberantasan , illegal logging, dan illegal fishing, serta Kesepuluh,
penanggulangan kejahatan narkotika dan kejahatan jalanan.
Beberapa bulan yang lalu Presiden telah
menandatangani sejumlah izin pemeriksaan terhadap pejabat di daerah baik
Gubernur, Bupati/Walikota, maupun anggota DPR RI/DPRD.
Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun
semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan
jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang
semakin sistematis. Bahkan lingkupnya memasuki seluruh aspek dan lini
kehidupan, tidak saja di lembaga eksekutif,yudikatif, tetapi juga di lembaga
legistif, baik di pusat maupun di daerah.
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak
terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian
nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak
pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak
pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah
menjadi kejahatan luar biasa.Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi
dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana
korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami
berbagai hambatan.Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa
melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen
serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana
korupsi yang pelaksanakannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif,
professional serta berkesinambungan.
Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah
Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi
tindak pidana korupsi.Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai
peraturan perundang-undangan , antara lain dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN, Undang Undang
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN
serta Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan pasal 43 Undang Undang No. 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang No. 20 tahun 2001 , badan khusus tersebut selanjutnya disebut
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki
kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi
dan tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang diatur dalam Undang
Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).
BAB III
PENTUTUP
3.1
Kesimpulan
Dari materi yang kelompok kami paparkan tadi, dapat
ditarik kesimpulan bahwa dalam pemerintahan SBY Indonesia mendapat banyak
perubahan yang sangat mempengaruhi perkonomian di Indonesia ini, oleh karena
itu, Indonesia harus bisa mempertahankan apa yang sudah susah payah dicapai
oleh SBY. Dan Indonesia harus bisa lebih baik disbanding Negara Negara tetangga
yang sudah jauh lebih baik dari Indonesia.
3.2
Kritik dan Saran
Dari keseluruhan makalah ini kelompok kami meminta
maaf jika ada kesalahan yang sengaja maupun tak sengaja telah kami perbuat,
untuk kritik dan saran dari pembaca kami sangat membutuhkannya untuk perbaikan
dimasa depan kami membuat makalah kembali, sekali lagi kami mohon maaf jika
banyak kekurangan maupun kesalahan yang disengaja maupun tak disengaja kami
lakukan, sekian makalah dari kelompok kami, terima kasih.
DAFTAR PUSTAKA
*tugas ini untuk mata kuliah Perekonomian Indonesja
